Rangking 2 Cegah Korupsi se-Jawa Barat, Pemkot Bogor Targetkan 10 Besar MCP Nasional

- 26 Agustus 2020, 17:26 WIB
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. /

ISU BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi di lingkungan kerja. Salah satunya dengan mengikuti Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring di Posko Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu 26 Agustus 2020.

"Kegiatan ini merespon positif strategi nasional Pencegahan Korupsi berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019," ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam keterangan pers tertulis yang diterima IsuBogor.com, Rabu 26 Agustus 2020.

Dedie mengatakan, terkait pencegahan korupsi ini, Pemkot Bogor baru saja mendapatkan penilaian rangking dua Monitoring Corruption Prevention (MCP) se-Jawa Barat dari Korsupgah Pencegahan KPK. Dengan rangking ke-2 ini Pemkot Bogor terus berupaya untuk meningkatkan nilai MCP sampai masuk rangking 10 besar nasional.

Baca Juga: UPDATE: Kasus Positif Covid-19 Bertambah Jadi 529 Orang, Bima Arya: Bogor Menuju Zona Merah

"Ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan MCP ini, mulai dari Pengelolaan Aset, Manajemen Manusia, Keterbukaan Informasi Publik dan lainnya. Kami berusaha agar setiap tahun nilai MCP meningkatkan sehingga bisa menjadi yang terbaik se-Nasional," ujar Dedie.

Dedie menuturkan, tak hanya meningkatkan nilai MCP, mempertahankan status WTP, untuk mencegah tindak korupsi juga bisa dilakukan dengan membentuk agen perubahan atau auditor di Inspektorat yang mampu mengawal WTP dan MCP, sehingga aksi Nasional Pencegahan Korupsi bersama pemerintah pusat ini bisa mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi dan Kota Bogor tidak ada lagi kasus korupsi.

Baca Juga: BLT BPJS Ketenagakerjaan Cair Akhir Agustus, Cek Lagi Apa Sudah Memenuhi Syarat Nomor 4 Ini

"Kita lakukan proses dan langkah perbaikan sistem, pencegahan korupsi, peningkatan kompetensi dan kami juga berupaya meningkatkan pendapatan ASN agar kesejahteraan membaik dan tidak ada niat praktek korupsi karena Kesejahteraan sudah terjamin," katanya.***

Editor: Iyud Walhadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x