Network
ISU BOGOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta agar Disdik lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Ia pun meminta agar dinas pendidikan membuat pemetaan daerah rawan penularan Covid-19.
Hal itu mengingat masih ada beberapa kecamatan yang pertambahan kasus Covid-nya masuk ke dalam 10 besar atau masih tinggi.
“Saya minta ada semacam pemetaan wilayah. Misalnya sekolah A ini masuk kecamatan wilayah mana, kondisinya seperti apa, dan bagaimana cara menerapkan Protokol Kesehatannya,” kata Burhan, Jumat 28 Agustus 2021.
Dalam menentukan PTM ini, Burhan meminta agar Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan dewan sekolah melibat orang tua siswa dalam menentukan kebijakan PTM terbatas.
Sehingga, lanjut dia, orang tua harus sama-sama mengontrol anaknya.
“Orang tua siswa harus mengetahui berapa jam mereka sekolah, jam berapa harus pulang ke rumah. Bisa saja mereka di sekolah tidak kena, tetapi kena saat berkerumun dengan teman-temannya di luar sekolah atau di jalanan,” paparnya.
Dengan begitu jika ada siswa yang positif, orang tua murid jangan menyalahkan sekolah karena dibuka. Menurutnya, semua jajaran termasuk dewan sekolah dan orang tua murid harus lakukan sosialisasi melalui berbagai macam cara. Mereka juga bersama-sama mengontrol pergerakan setiap anak, terutama setelah jam sekolah selesai.
“Niatnya baik tapi jangan sampai hasilnya tidak baik, jadi rencana membuka sekolah harus betul-betul terukur, harus hati-hati dan tetap waspada, Covid varian delta masih ada,” ungkapnya.
Sebelumnya, Dinas pendidikan baru akan memberikan keputusan terkait PTM Senin besok. Saat ini, dinas masih melakukan verifikasi sekolah yang dianggap siap lakukan PTM.
Baca Juga: Bom Bandara Kabul, China Desak Taliban Bertindak Tegas Terhadap Teroris
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Hartono Anwar, Rabu menilai, pun Kabupaten Bogor masuk zona level 3 yang notabene diperkenankan lakukan PTM, hanya saja diperlukan verifikasi kembali.
"Maret lalu kita pernah lakukan uji coba dan terhenti Juli. Sekarang akan mulai lagi, kita perlu melakukan verifikasi kembali," papar Hartono.
Verifikasi melibatkan dinas kesehatan, Satuan tugas, komite sekolah, juga pihak sekolah. Setelah melakukan verifikasi ratusan sekolah itu, maka akan dibuatkan petunjuk teknis yang akan berlaku selama PTM.***
