ISU BOGOR - Syarifah Sofiah, mantan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bogor yang dipimpin Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, mulai 1 Oktober 2020.
Syarifah Sofiah resmi dilantik Wali Kota Bogor Bima Arya yang disaksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor.
Dalam kesempatan itu, Syarifah berjanji siap mewujudkan Visi dan Misi Pemkot Bogor yang dicanangkan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Baca Juga: Syarifah Sofiah Sekda Wanita Pertama Kota Bogor, Ini Harapan Bima Arya
“Seorang sekda itu kan harus menjalankan dan mewujudkan visi dan misi yang sudah dituangkan di dalam RPJMD, jadi sudah ada frame-nya. Tinggal target terdekat konsolidasi internal saja,” katanya.
Syarifah mengaku ada tugas berat yang menjadi tanggung jawabnya setelah menjabat menjadi sekda. Namun terdekat ia akan membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan wartawan.
"Saya juga akan berkenalan dengan lingkungan kantor dan mendalami program-program di Kota Bogor," jelasnya.
Baca Juga: Sekda Baru Kota Bogor Syarifah Cerdas, Hafal RPJMD hingga Janji Kampanye Bima Arya
Pada kesempatan itu, Syarifah sedikit bercerita, sebelum mengikuti seleksi terbuka Sekda Kota Bogor, sempat mendapatkan wejangan atau petuah dari Bupati Bogor, Ade Yasin.
Salah satunya agar bisa menjalin hubungan yang lebih baik antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor.
“Pesan Bupati jangan sampai ada dikotomi antara Kabupaten dan Kota Bogor. Beliau (Ade Yasin, red) mensupport dan menghargai keputusan saya,” katanya.
Baca Juga: Ditolak Ade Yasin Sebagai Sekda, Jubir Covid-19 Kabupaten Bogor Ini Malah Dipilih Bima Arya?
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan bahwa keberadaan sosok birokrat senior ini akan menjadi jembatan perekat antara Kabupaten dan Kota Bogor.
Menurutnya, ada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan, seperti terminal batas kota, koordinasi penanganan banjir dan lingkungan serta penataan PKL.
"Karena 60 persen PKL di Kota Bogor adalah orang kabupaten," sebutnya.***