KLB Demokrat, Pakar Politik LIPI: Pemerintah Bertanggungjawab Jaga Stabilitas Politik Tanah Air

ISU BOGOR - Pakar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya menjaga stabilitas politik di Tanah Air.

"Dalam konteks negara bangsa bagaimana pun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik di tanah air," ungkap Siti Zuhro dalam diskusi daring terkait kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dipantau di Jakarta, Sabtu 6 Maret 2021.

Pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik.

Baca Juga: Bertemu Ayatollah Ali Sistani Tanpa Masker, Paus Fransiskus: Kami Tidak Bisa Diam Ketika Terorisme Melanggar

Baca Juga: Paus Fransiskus Bertemu Ayatollah Ali Sistani Menyerukan Persatuan di Irak

Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi belakangan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut dia, sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.

"Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik," ujarnya.

Menurut Siti hak otonom harus diberikan kepada para kader partai supaya persaingan atau kompetisi di internal partai juga bagus. Jika itu terlaksana, maka sumber daya yang dimunculkan juga bagus misalnya persaingan di kontestasi pemilihan umum (Pemilu).

Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Warganet: Anda Kacang Lupa Kulit

Baca Juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Mahfud MD: Risikonya Pemerintah Dituding Cuci Tangan

Baca Juga: Ikut Soroti KLB Demokrat, Mahfud MD: Sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai Jokowi Ini Pemerintah Tidak Melarang

Meskipun saat ini kursi parlemen didominasi oleh partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Siti menilai KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendirian menjadi partai oposisi.

Kisruh di tubuh demokrat, kata dia, harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pengurus partai pemenang Pemilu 2009 tersebut agar menentukan sikap yang pasti yakni oposisi atau pendukung pemerintah.

Jika sikap tegas ditampilkan oleh partai yang didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003 tersebut terlihat sejak awal.

Siti menyakini kejadian yang menimpa partai itu akan mendapat simpati luar biasa dari masyarakat.

"Jadi kalau disebut partai penyeimbang, itu tidak jelas," ujarnya.***