ISU BOGOR - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bantuan dalam mencegah terjadinya korupsi pengadaan vaksin Sinovac di lembaga yang dipimpinnya. Budi menginginkan proses pengadaan vaksin dapat dilakukan transparan.
"Meminta bantuan KPK untuk mengawasi. Melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," kata Budi di gedung KPK, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat 8 Januari 2021.
Budi menyebutkann, risiko yang ada di depan mata antara lain terkait pembelian vaksin yang bersifat khusus.
Baca Juga: 10.617, Rekor Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Ini Peta Sebarannya
"Perusahaannya enggak banyak di duniadunia. Akibatnya proses pengadaan yang biasa dilakukan akan susah dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," katanya.
Budi menambahkan pembelian vaksin nantinya akan menggunakan dua mekanisme yakni membeli langsung ke produsennya dan menggunakan mekanisme multilateral melalui badan internasional.
"Mekanisme bilateral itu berbayar karena kita beli dari mereka. Sedangkan yang multilateral itu gratis karena melalui kerjasama internasional," ungkapnya.
Baca Juga: Dirombak! Sri Mulyani Digantikan Erick Thohir Atas Petunjuk Jokowi, Bagaimana dengan Menkes Terawan?
Budi menegaskan, saat ini Indonesia membutuhkan 426 juta dosis untuk 181 juta orang. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan tersebut dilakukan pembelian melalui dua mekanisme.
"kita infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda. Itu juga kita bicarakan ke KPK prosesnya seperi apa, pengadannya seprti apa," tandanya.
Atas dasar tersebut, menurut Budi, Kemenkes dan Kementerian BUMN sepakat untuk duduk bersama KPK membicarakan pengadaan vaksin agar dapat berjalan lancar untuk meminimalisir penyelewengan.
"Kami janji dengan teman-teman dari KPK kita akan secara transparan membukan seluruh prosesnya," katanya.***