Network
ISU BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama tim khusus kembali melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Turut hadir Direktur Utama PT Pefindo Salyadi Saputra, Kepala Divisi Pembiayaan Publik PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Erdian Dharmaputra, PT SEG dan perangkat daerah terkait.
"Rencana pembangunan ini tidak tiba-tiba, tapi berangkat dari kebutuhan dan sudah diajukan berpuluh-puluh kali oleh OPD untuk bisa memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai rapat di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor, Selasa 8 September 2020.
Baca Juga: Ini Penyebab Film Mulan Diboikot di Tiga Negara
Dedie menyebut, selama ini belum ada pembangunan infrastruktur perkantoran yang terpusat, sehingga rencana ini sesuai dengan kebutuhan Pemkot Bogor.
"Misalnya saja kantor Dishub sudah diminta untuk dikembalikan asetnya kepada pemprov, termasuk Satpol PP dan Disperumkim, kebutuhannya ternyata banyak," katanya.
Untuk itu pihaknya mencoba menyatukan kesempatan dengan mengakomodir kebutuhan yang ada dengan pemerintah pusat, yakni Kemenkeu yang memiliki lahan di kawasan Bogor Raya seluas enam hektar.
Baca Juga: Cara Cek Nama Penerima Bantuan Rp500 Ribu Per Kepala Keluarga
"Tanahnya belum milik kita, tapi kita sedang proses. Makanya kita rencanakan dan disambut Kemenkeu. Kita akan tata ulang, kebutuhan ada, lahannya masih proses," ujarnya.
