Network
ISU BOGOR - Pemkot Bogor melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas S. Rasmana kembali menegaskan siap menjemput dan menukar beras bantuan yang telah diterima warga apabila kualitasnya kurang bagus. Namun hingga saat ini belum ada pengaduan resmi.
"Kalau ada beras yang tidak layak silahkan komplain ke kita. Silahkan penerima bawa berasnya, bisa melalui kelurahan atau langsung. Bahkan kita siap menjemput dan menggantinya melalui Perum Bulog. Sampai saat ini masih kita buka," katanya, Selasa 28 Juli 2020.
Anas menjelaskan, dasar penyediaan cadangan beras pemerintah tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5/2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, huruf Ketiga dan Kelima bahwa pengadaan beras dilakukan dengan Perum Bulog.
Baca Juga: Juarai Ajang Kapolri Cup, 3 Atlet Menembak Ini Harumkan Nama Kota Bogor
Selain itu, ada Pergub Nomor 37/2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di pasal 9 Bab Penyediaan bahwa Penyediaan beras dilakukan oleh Perum Bulog. Keputusan Direksi Bulog no KD-411/DK000/02/2020 tentang harga jual beras medium untuk Lembaga/Pemerintah ditetapkan sebesar Rp. 10.543 per kilogram.
"Jadi, semua berasnya harus dari Perum Bulog langsung. Harga juga sudah diatur, sama seperti di kota lain, seperti Cianjur Bogor, Jakarta," sebutnya.
Pihaknya tahun ini menganggarkan penyediaan cadangan beras pemerintah sebesar Rp 140 juta untuk sekitar 14.000 kilogram beras. Pendistribusian dimulai sejak 19 Mei sampai dengan awal Juni. Selain itu, ada 8.000 kilogram lebih beras cadangan pemerintah tahun lalu di Perum Bulog yang juga sudah disalurkan. "Semuanya sudah habis diserap habis masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Tren Kasus Corona di Kota Bogor Naik, Bima Arya: Tak Bisa Hanya Analisis Imported Case
Anas menyampaikan, cadangan beras pemerintah ini hanya bantalan saja yang tahun ini dipergunakan RW Siaga Corona untuk Dapur Umum dan perorangan yang tidak mendapatkan bantuan.
