Network
"Diharapkan (dengan jadi menteri Prabowo) belajar untuk memerintah, tapi kan kenyataannya, ya kan setelah saya nggak duduk lagi di struktur, karena memang saya nggak pernah diundang Kongres, artinya terlihat kan sekarang bahwa Prabowo sendiri tidak mampu mengurus kader-kadernya," ungkapnya.
Baca Juga: Prabowo Beri Penghargaan 11.485 Eks Pejuang Timor Timur: Negara Tidak Boleh Melupakan
Baca Juga: Disebut Dalang Penangkapan Korupsi Edhy Prabowo, Keluarga JK Laporkan Danny Pomanto
Sehingga, lanjut Arief, terjadilah penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kader Gerindra yang menjabat sebagai Menteri KKP yakni Edhy Prabowo.
"Kenapa saya katakan Prabowo tidak bisa mengurus dan menjaga sebuah kepercayaan dari pak Joko Widodo dan ibu Mega, untuk bisa menjadi bagian dari pada pemerintahan,"
"Ingatkan ketika KKP dipimpin oleh Pak Edhy Prabowo, juga memberikan izin ekspor benih lobster, perusahaannya punya siapa, ya kan lebih banyak punya kader Gerindra, iya kan, kok Prabowo diam," tanya Arief.
Menurut Arief, jika memang Prabowo seorang pemimpin yang berpengalaman, seharusnya mengerti kalau sudah namanya kuota-kuota itu sudah berbau korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Lagian membiarkan hal itu terjadi, iya kan bukan tidak ada kewajiban, dia di dalam sesama pemerintahan untuk mengingatkan Edhy Prabowo dan kader-kadernya, tetapi sebagai Ketua Umum, kalau memang dia menginginkan partai ini, menjadi partai yang besar, partai yang bersih dari KKN, tentu saja dia (Prabowo) harusnya memanggil Edhy Prabowo dan kader-kadernya, yang punya izin ekspor benih lobster," tegasnya.***
