Network
ISU BOGOR - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, keputusan pemerintah pusat dalam menindak kepala daerah yang tidak menjalankan protokol kesehatan kemudian diberhentikan, tidaklah tepat.
Refly menganggap instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu hanyalah sebagai pengingat, bahwa benar ada klausul seperti itu.
"Anggap saja instruksi Mendagri untuk mengingatkan kita semua, ada klausul-klausul seperti itu di Undang-undang Pemda, walaupun saya tidak sreg semuanya," ujarnya di saluran YouTube Refly Harun yang disiarkan pada Jumat 20 November 2020.
Baca Juga: Anies Baswedan Diperiksa Polisi Lebih Awal, HRS Center: Ridwan Kamil Juga Dipanggil Tapi Terlambat
Sebab, menurutnya, dalam penegakan aturan harus ada ada hal-hal yang harus menghargai otonomi daerah, sehingga bukan lagi ranah pemerintah pusat.
"Untuk menentukan sesuatu di daerah masing-masing, apalagi soal pilkada dan mudahnya pemberhentian, oh tidak begitu".
"UU tidak boleh digunakan secara serampangan untuk menjatuhkan lawan politik, UU itu mengatur, sedemikian rupa kepemimpinan, agar dia berpihak kepada negara dan dia mampu mewujudkan tujuan nasional," ungkap Refly.
Baca Juga: Polisi Pastikan Refly Harun Segera Diperiksa Terkait Kasus Sugi Nur alias Gus Nur
