Network
"Saya itu nggak setuju (pemerintah) banyak hal. Tapi saya pemurahkan, saya kan nggak terus-terus marah, kan nggak. Orang saya ini dulu berdirinya negara ini juga kurang masalahat, tapi saya nggak jelaskan ke kamu, pokoknya pendapat saya seperti itu," paparnya.
Menurutnya, dari segi Undang-Undang Dasar (UUD) itu juga tidak membedakan, antara presiden, kepala pemerintahan dengan kepala negara.
"Misalnya pasal atau pasal berapa rek, presiden adalah kepala? umpamanya itu yang membuat masalah. Kepala negara itu beda sama kepala pemerintahan. Kepala rumah tangga, beda dengan kepala keluarga, beda," jelasnya.
Terkait dengan itu, ia menyebutkan saat ini KPK sekarang saja bawahannya presiden. "KPK itu bawahannya presiden, terus yang memeriksa presiden siapa?, Kok KPU bawahannya presiden, kan gitu, itu karena kesalahan undang-undang kita sendiri," katanya.
Baca Juga: Jokowi Dikuliahi Rizal Ramli Cara Berkuasa Lama Seperti Soeharto, Belanda dan PM Inggris
Baca Juga: 2 Jam Kuliahi Jokowi, Rizal Ramli Bongkar Penyebab Istana Sering di Demo
Tak hanya itu, hal tersebut juga sudah dirusak tidak karu-karuan, biar mudah mencuri dirubah menjadi Undang-undang tahun 2002.
"Jadi kalau ngomong NKRI harga mati, sudah mati dulu kok, sudah bukan Indonesia yang seperti ini sebenarnya. Makanya saya nggak mau ngurusi, kecuali Allah memaksa saya," jelasnya.***
