Network
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dilarikan ke RS Akibat Wabah Mematikan?
Baca Juga: Tak Gentar, Mulai Besok 2 Juta Buruh Tetap Mogok Nasional 3 Hari Tolak RUU Omnibus Law Disahkan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menanggapi penolakan sejumlah pihak atas disahkannya RUU itu, termasuk mengenai mosi tidak percaya yang disebutnya "sah di alam demokrasi".
"Ruang beda pendapat terbuka, tapi ada mekanisme konstitusional untuk mengajukan keberatan yaitu melalui mekanisme judicial review [ke Mahkamah Konstitusi]," katanya.
Terkait mosi tidak percaya, ia mengatakan itu tak tepat dilayangkan ke pemerintah. "Perlu dicatat bahwa ini adalah produk bersama antara DPR dan pemerintah."
"DPR itu representasi kekuatan politik yang ada sekarang. Artinya, tak tepat jika mosi tidak percaya diajukan ke pemerintah karena lembaga yang buat UU adalah DPR, meski pemerintah turut andil merumuskannya," ujarnya.
Baca Juga: Kabar Baik bagi Pelajar, Guru dan Dosen, Oktober Kemendikbud Kembali Buka Pendaftaran Kuota Gratis
Ia mengatakan pemerintah juga tak bisa melarang demonstrasi, tapi menyarankan pihak yang menolak untuk mempertimbangkan keadaan pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Polri telah mengeluarkan telegram yang berisi arahan untuk pencegahan mogok massal dan demonstrasi buruh terkait Omnibus Law karena alasan pandemi Covid-19.
Kelompok-kelompok buruh dan sejumlah organisasi masyarakat belum satu kata mengenai uji materi undang-undang ke MK. Ketua KASBI, Nining Elitos, mengatakan belum berpikir melakukannya.
