Network
ISU BOGOR - Sejak awal dua fraksi di DPR RI ini konsisten mendukung buruh menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Namun upaya mereka kandas dalam rapat paripurna sore Senin 5 Oktober 2020.
Informasi dihimpun menyebutkan, dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, terdapat enam fraksi yang menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja yaitu Fraksi PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, dan F-PPP.
Sedangkan satu fraksi, yaitu F-PAN, menyetujui dengan catatan, sementara dua fraksi lainnya yaitu F-Demokrat dan F-PKS menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Tak Hanya Omnibus Law Cipta Kerja, DPR RI Juga Setujui Naturalisasi Empat Atlet Asing
Sekadar diketahui, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Kesepakatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja jadi UU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020.
Rapat paripurna Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini juga dihadiri Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Baca Juga: Dihujani Interupsi, DPR Tetap Sahkan Omnibus Law Cipta Kerja
Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini meminta persetujuan Anggota Dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
