PSBM ala Jawa Barat Terbukti Tekan Penyebaran Corona

- 1 Oktober 2020, 22:58 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyematkan jaket tim khusus penanganan Covid-19 Kota Bogor, di Taman Ekspresi Kota Bogor, Selasa 15 September 2020.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyematkan jaket tim khusus penanganan Covid-19 Kota Bogor, di Taman Ekspresi Kota Bogor, Selasa 15 September 2020. /Chris Dale



ISU BOGOR - Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang diterapkan pada beberapa daerah di provinsi Jawa Barat menuai hasil positif.

Dimana daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan yang menjadi sumber penularan Corona (Covid-19) dikendalikan mobilitas penduduknya.

Saat ini beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi satu kabupaten atau kota.

"Maka dari itu diarahkan Presiden Joko Widodo agar kita mampu selain melakukan PSBB, untuk bisa fokus lebih kecil lagi dimana kasus itu berada," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis 1 Oktober 2020.

Baca Juga: Kelola Keuanganmu di Usia 20-an Agar Tetap Aman Habis Gajian

Dengan keberhasilan PSBM, maka daerah lain sekitarnya yang masih dalam satu kabupaten atau kota yang sama, atau provinsi yang sama, tidak harus melakukan PSBB. Mengingat penanganan masalah harus dilakukan pada titik penularan tersebut.

Disamping itu masyarakat masih menunggu-nunggu kepastian harga swab Covid-19 terjangkau yang akan ditetapkan pemerintah. Sementara ini kisaran harga yang beredar di masyarakat antara Rp 439 ribu sampai Rp797 ribu.

"Harga swab masih terus dikaji pemerintah. Karena kita ingin memastikan bahwa harga swab tersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Baca Juga: Bantuan Kuota Internet Dipuji Warganet, Dibalas Kemendikbud: Pastikan Nomor Ponsel Aktif

Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelenggara tes swab itu bervariasi dan sesuai biaya yang dikeluarkan. Dan tidak menghilangkan sisi keuntungan dalam tes swab tersebut.

"Tentunya pasti mengambil untung harus dilakukan, tetapi dalam jumlah yang terbatas karena ini adalah masalah pandemi. Sehingga toleransi yang terjadi secara keseluruhan itu nanti akan kami umumkan ke publik setelah kajian selesai," lanjut Wiku.

Selain itu saat ini untuk menangani pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG), pemerintah sedang mempersiapkan hotel berbintang dua dan tiga, kerjasama Kemenparekraf dengan PHRI, serta pemerintah daerah setempat.

Baca Juga: Lagi Liverpool vs Arsenal, Akankah Meriam London Kali Ini Beruntung ?

Total saat ini ada 4.100 kamar tersedia di DKI Jakarta begitu juga provinsi prioritas sudah ada ribuan tempat tidur untuk pasien OTG. ***

Editor: Chris Dale


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x