Permintaan itu dibuat setelah China menyelesaikan program pelatihan pertama pulau itu pekan lalu.
"Saya ingin melihat pengaturan yang lebih permanen di tempat yang tidak hanya reaksioner terhadap situasi tertentu, tetapi juga melihat ke depan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan mempertimbangkan kesenjangan ini sebelum diekspos oleh situasi seperti kerusuhan November," kata Sogavare.
Sogavare, yang diserang oleh oposisi karena mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 2019, menyoroti bahwa menangani kapasitas aparat dan personel keamanan negara sangat penting bagi pemerintahannya.
Pada November 2021, Kepulauan Solomon menghadapi kerusuhan selama seminggu di ibu kotanya, Honiara, mengungkap kelemahan hukum dan ketertiban negara itu meskipun dua dekade telah dihabiskan untuk membangun kembali kepolisian nasional.
Perdana Menteri mengingatkan bahwa kerusuhan tahun 2006, 2019, dan 2021 adalah pengingat akan kebutuhan untuk terus meningkatkan kapasitas Kepolisian Kepulauan Kerajaan Solomon (RSIPF).
Sebagaimana dilansir Sputnik News, Rabu 6 Juli 2022, Sogavare mengatakan dia merasa lebih aman sekarang karena polisi negara itu telah menerima pelatihan lima bulan dari orang China.
AS dan sekutu Pasifiknya telah menyatakan keprihatinan mendalam atas hubungan keamanan yang semakin dalam antara Kepulauan Solomon dan China, khawatir hal itu dapat memungkinkan Beijing untuk membangun kehadiran militer di negara itu.
Beijing dan Kepulauan Solomon sama-sama menepis kekhawatiran itu. AS dan sekutunya mengumumkan inisiatif 'Partners in the Blue Pacific' bulan lalu, yang terbaru dalam serangkaian langkah untuk melawan kehadiran China yang meningkat di kawasan itu.