Network
ISU BOGOR - Sekretaris Jenderal Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar) Indonesia Petrus Sihombing menyesalkan beredarnya data vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Petrus, tidak tertutup kemungkinan data pribadi masyarakat pun mengalami hal serupa.
“Di media sosial kita lihat sendiri, sertifikat vaksinasi presiden bisa dilihat oleh siapa saja. Kalau data kepala negara saja bisa bobol begitu, ya apalagi data masyarakat lain,” kata Petrus dalam keterangannya Jumat 3 Sepetember 2021.
Petrus menyatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk menunda penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat dalam kegiatan masyarakat.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Data Vaksin Presiden Jokowi Bisa Bocor
“Sampai persoalan ini (data vaksinasi Jokowi) beres, sebaiknya pemerintah menunda kebijakan mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.
Petrus mengatakan saat ini pemerintah mewajibkan penggunaan PeduliLindungi untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalan dengan transportasi publik, keluar masuk fasilitas umum, dan lain sebagainya.
“Kita bisa bayangkan kalau data pribadi bisa bocor, lalu data perjalanan dan mobilitas juga bocor, ini sangat mengerikan. Jadi sampai masalah soal keamanan data ini beres, tidak perlu menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” ucap Petrus.
Baca Juga: Data Vaksin Jokowi Bocor, Menteri Saling Tuding Lempar Tanggung Jawab
Petrus menyatakan pemerintah belum memandang serius mengenai perlindungan data. Petrus mencontohkan kebocoran data e-HAC. “Kita dengar e-HAC yang bocor adalah aplikasi awal yang pihak ketiga. Kita khawatir kalau begini, masyarakat bisa tidak percaya dengan aplikasi yang digunakan pemerintah ke depannya,” kata Petrus.
