Network
Bachelet yang pernah ditolak untuk mengunjungi Myanmar pada Bulan April 2021 menyampaikan ada laporan yang bisa dipercaya tentang kekerasan junta militer terhadap warga sipil.
Di Negara Bagian Kayah, warga sipil digunakan sebagai tameng manusia, sementara tentara menembaki rumah dan gereja, yang telah memaksa lebih dari 108.000 orang mengungsi.
Warga sipil diblok dari akses kemanusiaan dan hanya memiliki sedikit makanan, air atau sanitasi.
Baca Juga: Bima Arya Enggan Berkomentar Lagi soal Kasus Habib Rizieq: Semuanya Sudah Disampaikan di Pengadilan
“Tampaknya tidak ada upaya ke arah de-eskalasi melainkan peningkatan pasukan di daerah-daerah utama, bertentangan dengan komitmen yang dibuat militer untuk ASEAN untuk menghentikan kekerasan,” kata Bachelet.
Seperti diketahui, Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Senin, 1 Februari 2021 menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Kudeta membuat demo warga tak terbendung melakukan protes harian dan pemogokan yang melumpuhkan ekonomi.
Bukan hanya itu, demo yang ditanggapi dengan kekerasan menyebabkan pemberontakan semakin meluas hingga pertempuran di perbatasan antara angkatan bersenjata dengan pasukan gerilya etnis minoritas dan milisi tak terelakan.
