Penuhi Undangan Ombudsman, Nurul Ghufron Klarifikasi Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN

- 10 Juni 2021, 22:52 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) bersama Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (kiri) saat menyampaikan keterangan terkait Assesman Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis 10 Juni 2021.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) bersama Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (kiri) saat menyampaikan keterangan terkait Assesman Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis 10 Juni 2021. /

ISU BOGOR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memenuhi undangan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ia memberikan keterangan dan klarifikasi terkait alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sebagaimana disampaikan bahwa KPK memenuhi undangan klarifikasi dari Ombudsman pada hari ini mulai jam 13.30," kata Ghufron dalam konferensi persnya di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis 10 Juni 2021.

Ia menerangkan, beberapa yang ditanyakan kepada KPK mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN.

Baca Juga: Ombudsman RI Dalami Dugaan Maladministrasi dalam Proses Peralihan Status KPK

"Mulai dari kebijakannya, regulasinya, sampai pada pelaksanannya, dan pasca putusan MK," ujarnya.

"Apa yang kami jelaskan tentu KPK bagian dari lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bertugas menegakkan dan memberantas tindak pidana korupsi menyampaikan 3 hal pokok," lanjutnya.

Ketiga hal pokok itu di antaranya, pertama bahwa KPK memiliki legal standing untuk melaksanakan pengalihan status dari pegawai KPK ke ASN.

Baca Juga: Pimpinan KPK Penuhi Undangan Ombudsman RI, Berikan Keterangan dan Klarifikasi Terkait TWK

Hal itu berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang- undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Halaman:

Editor: Aulia Salsabil Syahla


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X