Network
ISU BOGOR - Pakar Bencana dan Lingkungan dari Charles Darwin University Australia, Jonatan A Lassa menyatakan terkait penanganan paska bencana di Indonesia tidak mengenal intervensi jangka panjang untuk recovery.
"Jadi untuk bencana-bencana yang sifatnya datang dari tecnological hazard atau bencana teknologi, dan yang membunuh banyak warga, itu kebanyakan seperti yang terjadi di Aceh pun pemerintah di tahun 2009 itu sebagai akhir dari proses recovery rekontruksi," ungkapnya dalam Webinar Bencana Industrial dan Keadilan Sosial Ekologis yang digelar Sajogyo Institute, Kamis 18 Februari 2021.
Ia mencontohkan apa yang terjadi setelah terjadi bencana di Indonesia umumnya diserahkan begitu saja kepada. Apalagi, lanjut dia, seperti kejadian Lumpur Lapindo di Porong yang sudah terjadi 15 tahun lalu.
Baca Juga: BNPB: Limbah Masker Covid-19 Bisa Jadi Bencana Industri Terbesar Kedepannya
Baca Juga: BNPB: Bencana Tanah Longsor di Nganjuk Akibatkan 20 Warga Ngetos Hilang
Baca Juga: Waspada! Sudah 25 Bencana di Kabupaten Bogor dalam Seminggu Terakhir
"Secara realistis pemerintah kita tidak punya paradigma (recovery jangka panjang) itu, sehingga pilihannya ada di teman-teman apakah memang harus advokasi terus menerus, atau memang kita juga mencoba untuk merubah konsep left recovery sebagai sebuah tema central di dalam disaster recovery di Indonesia," katanya.
Sebab, dogmanya belum berubah, setelah tiga tahun bencana itu terserah masyarakat.
"Menariknya ketika itu berkaitan dengan bencana industri, pemerintah makin susah untuk menentukan sikap," tegasnya.***
