Network
ISU BOGOR - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berbohong soal janjinya tentang Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan membebani APBN yang kemudian diralat.
"Soal ibu kota yang Presiden Jokowi meralat, loh itu bukan meralat, itu dia artinya berbohong," tegasnya di Channel YouTube Rocky Gerung Official, Selasa 25 Januari 2022.
Sebab, lanjut Rocky Gerung sejak awal tidak ada desain APBN untuk IKN. Justru, lanjut dia, orang mempersilahkan Jokowi membebani APBN asalkan jangan ambil hak rakyat.
"Dia mau berhutang ia tapi mau membebani generasi berikut dengan kalkulasi bisnis yang harus menguntungkan investor di ibu kota baru," tutur Rocky Gerung.
Tapi, lanjut Rocky Gerung, namanya penggunaan APBN itu dipastikan ada trick off hak rakyat yang tergerus.
"Dan itu sebetulnya juga hak rakyat kalimantan. Kalau APBN artinya rakyat Kalimantan terbebani, dengan upaya untuk mengagung-agungkan ibu kota baru.
"Dan rakyat Kalimantan juga tahu sedang berjuang untuk menaikkan taraf hidup, dan nggak boleh dia dibebani oleh ibu kota, walaupun dengan pencitraan akan menjadi kota modern," papar Rocky Gerung.
Memang betul,lanjut Rocky Gerung, tapi ingat Kalimantan hidup dalam satu kawasan yang harusnya dilindungi di dunia secara ekologis.
Baca Juga: Haikal Hassan Diusir di Malang, Rocky Gerung: Presiden Jokowi Gagal Mengakrabkan Warga Negara
"Dan harusnya tahu pemerintah sebaiknya meningkatkan kapasitas pendidikan di Kalimantan dan kesehatan misalnya, lebih bagus daripada pindahin ibu kota yang isinya hanyalah oligarki Jakarta," tegas Rocky Gerung.
Sekedar diketahui, IKN digadang-gadang menjadi wajah peradaban baru pusat pemerintahan di Indonesia.
Perencanaan pembangunan ibu kota baru bini mencuat sejak kepemimpinan kedua Presiden Jokowi pada 2019.
Lokasi titik nol ibu kota baru yang nantinya diberi nama Kota Nusantara ini berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Belum lama ini, pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.
Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Maka dari itu, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan APBN ini dinilai tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.
Saat itu, Jokowi sempat berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN dalam pembangunan IKN. Sebab, proyek IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.
"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani,"ungkap Jokowi pada Mei 2019.
Mengingat besarnya dana untuk IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Bahkan saat itu, Jokowi sempat melontarkan pernyataan bahwa pembangunan IKN hanya akan memakan seperlima anggaran negara.***
