Network
ISU BOGOR - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) disebut sering minta menghapus konten.
Menanggapi hal itu, Ahli Hukum Tata Negara angkat bicara.
"Kali ini saya mau membahas mengenai ini fakta bahwa ternyata pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo sering minta hapus konten," katanya seperti dikutip Isu Bogor, Sabtu 23 Oktober 2021.
Baca Juga: BEM SI Demo Teriakan 'Mundur Jokowi', Refly Harun: Tidak Mudah Memundurkan Presiden
"Ini adalah ujian bagi demokrasi Indonesia, karena konten-konten yang dianggap hoaks, yang dianggap menghina, memfitnah itu ditafsirkan sendiri oleh Kemkominfo atau pemerintah," sambungnya.
Menurutnya, jika bicara soal pers tidak demikian.
"Nah memang ada masalah sedikit dalam hal konten-konten Youtube ini. Apakah berhak disebut produk jurnalistik atau tidak," imbuhnya.
Baca Juga: Refly Harun Tanggapi Somasi Propeksos untuk Deddy Corbuzier: Saya Paling Alergi
"Tapi yang jelas kerjannya adalah kerja jurnalistik, karena kerja jurnalistik itu adalah mengumpulkan informasi, kemudian menyebarkannya secara teratur," tambahnya.
