Network
ISU BOGOR - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Mahfud MD sebagai Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) tidak berdiri bagi tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam kasus penembakan laskar FPI.
"Mahfud MD tidak stand bagi penegakan Hak Asasi Manusia tapi justru berdiri menjadi tameng dari penguasa atau pemerintah," ungkapnya di Channel Youtube Refly Harun, Sabtu 16 Oktober 2021.
Jadi, lanjut Refly Harun, hal tersebut jadi persoalan apakah layak atau tidak di reshufle dalam kabinet Presiden Jokowi.
Baca Juga: Mahfud MD Klaim Sukses PON Papua Aman dan Damai, Netizen: Covid-19 Cuti ya Prof?
"Sebelumya kita harapkan beliau (Mahfud MD) jadi proponent penegakan Hak Asasi Manusia karena latar belakanganya, tapi ternyata justru banyak menjadi tameng bagi pemerintahan Presiden Jokowi," tegas Refly Harun.
Dalam hal ini, Mahfud MD jadi terhadap dugaan pelanggaran HAM, Demokrasi dan Konstitusi yang dilakukan pemerintah Presiden Jokowi.
"Kepiawaian Prof Mahfud, kepandaian Prof Mahfud, kepintaran Prof Mahfud, justru dimanfaatkan dalam tanda kutip, atau Prof Mahfud sendiri yang menyediakan diri untuk menjadi tameng atau prisai penguasa," tandasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Terancam Diganti Sebagai Menkopolhukam, Refly Harun: Saya Berharap Banyak
Sebab, lanjut Refly Harun, kepentingan penguasa tidak sama dengan kepentingan rakyat yang rasional tanpa agenda apa-apa.
