Network
ISU BOGOR - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menolak secara terang-terangan soal presidential threshold. Bahkan, ia membuat gerakan tersebut dan mengajak untuk bergabung dalam gerakan itu.
"Saya mau mengajak melakukan gerakan tolak presidential threshold, jadikan presidential threshold 0 persen atau tiada presidential threshold," ajaknya, Selasa 14 September 2021.
"Karena presidential threshold hanya menjadikan demokrasi kriminial, demokrasi jual beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," sambungnya.
Baca Juga: Ngabalin Senang Rumah Rocky Gerung Mau Digusur, Refly Harun: Seperti Biasanya Akan Bersuka Ria
Berdasar dari itu, Refly menyebut Indonesia harus diselamatkan dengan menolak presidential threshold atau jadikan presidential threshold 0 persen.
Refly Harun pun mengundang pihak yang concern terhadap gerakan tersebut untuk membuat video.
"Kata-katanya kurang lebih misalnya, saya Refly Harun, saya tolak presidential threshold, jadikan presidential threshold 0 persen atau tanpa presidential threshold, karena menjadi ajang demokrasi kriminal," ucapnya mencontohkan.
Baca Juga: Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp8,9 Miliar, Refly Harun: Biasa-biasa Saja
"Saya akan mengundang beberapa rekan yang selama ini concern," ungkap dia. ***
