Network
Taufiq kemudian membeberkan alasan tersebut. Kata dia, penahanan itu harus dimulai dari pengadilan pertama dahulu.
"Pengadilan pertama di RS Ummi ini kan tidak ditahan. Pengadilan negeri, pengadilan yang lain tidak melakukan penahaann," sebutnya.
Ia mempertanyakan kenapa tiba-tiba pengadilan tinggi membuat penetapan melakukan penahanan.
Tidak hanya itu, Taufiq kemudian mengaitkan dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP soal asas legalitas yakni tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya.
"Kalau bicara aturan, aturan itu bukan hanya undang-undang, penetapan
hakim itu termasuk aturan, ada gak sebelumnya penetapan di hakim pengadilan tingkat pertama yang memang memerintahkan HRS itu ditahan," imbuhnya.
Baca Juga: Tim Advokasi HRS Beberkan Kegiatan Habib Rizieq Selama di Tahanan, Ada Tadarusan hingga Agustusan
"Kalau itu tidak ada, tidak boleh. Dari mana acuannya? Pasal 21 KUHP," sambung dia.
Pakar pidana itu meluruskan soal Sistem Peradilan Pidana (SPP). Proses penahanan itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, misal alasannya melarikan diri dan sebagainya.
"Itu dimulai sudah dari pertama, perkara di tingkat pertamanya selesai dan
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengadilan pertama tidak menahan, bagaimana pengadilan tinggi menahan?" pungkas Taufiq. ***
