Network
ISU BOGOR - Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto mengumumkan ada perubahan struktur gugus tugas menjadi satgas percepatan penanganan corona virus disease (Covid)19 yang berlaku mulai Selasa, 29 September 2020.
"Namanya tidak lagi gugus tugas tetapi satgas dan harus diketuai langsung oleh kepada daerah," ujarnya saat konferensi pers di Balai Kota Bogor, Selasa, 29 September 2020.
Bima Arya menyampaikan mulai saat ini hingga ke depan dirinya menjadi ketua satgas percepatan penanganan corona virus disease (Covid)19 didampingi tiga wakil ketua.
Baca Juga: Zona Merah Corona, PSBMK Kota Bogor Diperpanjang Hingga 13 Oktober 2020
Ketiganya adalah Kapolresta Bogor Kombes Pol Hendri Fiuser, Dandim Kolonel Infrantri Robby Bulan dan Wakil Wali Kota Bogor Deddy A Rachim.
Sebagai informasi, Kota Bogor kembali ke zona merah atau resiko tinggi penularan corona atau Covid-19, setelah minggu lalu turun ke level sedang atau zona oranye.
Di Jawa Barat, Kota Bogor masuk zona merah bersama Kota Depok, Kabupaten Bekasi, kota dan kabupaten Cirebon diumumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin 28 September 2020.
Baca Juga: Satu Anggota DPRD Kota Bogor Positif Corona, Nama Masih Rahasia, Riwayat Banyak Aktivitas Pekan Ini
Wali Kota Bogor Bima Arya pun mengungkapkan tiga alasan mengapa Kota Bogor kembali tergelincir kembali masuk zona merah corona.
Pertama jumlah kematian akibat kasus Covid-19 meningkat tajam. Tercatat ada enam orang yang meninggal karena Covid-19.
Selain itu, kata Bima Arya, jumlah kesembuhan juga turun bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Tak hanya itu, keterisian tempat tidur atau bed di Rumah Sakit (RS) untuk pasien Covid-19 naik, hingga diatas 60 persen.
"Penyebabnya karena, angka kematian naik. Minggu ini jumlah kematian 6 kasus. Kedua, jumlah kesembuhan turun dibanding minggu lalu. Ketiga, keterisian tempat tidur di RS naik, di atas 60 persen," jelas Bima Arya.
Baca Juga: 3 Manfaat Positif Corona di Umumkan Secara Terbuka ala Rektor IPB Arif Satria
Bima Arya mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum mengambil kebijakan perpanjangan penerapan masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).
"kita akan rapatkan dengan Forkopimda dulu. Untuk kepastian kebijakan, misal perpanjangan PSBMK atau opsi lain, itu setelah besok dirapatkan," tambah Bima Arya.***
