Network
ISU BOGOR – Masih berada dalam zona orange, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum memperkanankan sekolah untuk melakukan pembelajaran tapat muka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan menggratiskan Internet se-Indonesia guna mendukung sistem pembelajaran daring atau online.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendukung KPAI untuk menerapkan kurikulum darurat, mengingat kurikulum saat ini merupakan kurikulum untuk masa normal, sehingga diperlukan modifikasi kurikulum di masa pandemi seperti ini.
Tak ayal saat ini KPAI sedang mendorong Pemerintah Pusat untuk memerintah penerapan kurikulum darurat di Bogor, Depok, Bekasi yang merupakan zona merah, orange dan kuning.
Baca Juga: Naik Rp2.000, Berikut Harga Emas Jabodetabek Rp 1.028.000 Per Gram
"Kurikulum darurat ini juga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan PJJ yang sering dikeluarkan para ibu rumah tangga," ujar Dedie, Rabu 12 Agustus 2020.
Dedie menambahkan, Pemkot Bogor juga tegas tidak membuka sekolah selama kondisi belum memungkinkan. Pasalnya, di daerah yang awalnya zona hijau lalu membuka sekolah tatap muka.
"Kondisi ini mungkin juga terjadi di Jabodetabek kalau sekolah di buka, apalagi Jabodetabek episentrum Covid-19. Sekarang saja jumlah positif Covid-19 tinggi," sebut Dedie.
Baca Juga: Bertambah Jadi 30 Pegawai di 9 Puskesmas di Bogor Positif, Cipaku Paling Banyak
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti yang melakukan kunjungan mengatakan, anak-anak harus tetap hidup, harus tetap sehat. Sebab, anak-anak tidak masuk sekolah saja, ada anak-anak yang tertular Covid-19 dan kasusnya di Indonesia tertinggi Se-ASEAN.
