Network
ISU BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengantisipasi perkembangan Bogor di masa depan. Salah satunya dengan memindahkan Balai Kota Bogor dari wilayah Tengah ke Timur Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut, saat ini pemkot terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. Yang paling intens, adalah kordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
“Pusat pemerintahan sudah tidak seperti saat ini di tengah, sudah terlalu berat karena semua sudah di situ. Kita ingin pindahkan komplek Balai Kota ke satu lokasi agar lebih representative,” kata Dedie, Selasa 11 Agustus 2020.
Baca Juga: Peringati HUT RI, Pemkot Bogor Imbau Masyarakat Hentikan Aktivitas Selama 3 Menit
Dedie A Rachim kembali melakukan kordinasi dengan pusat terkait pemanfaatan lahan yang selama ini dikuasai oleh Dirjen Kekayaan Negara di wilayah Bogor. Lahan itu kemudian diperuntukkan menjadi kantor Walikota Bogor atau balaikota. Menurut Dedie, kondisi eksisting kantor balaikota maupun dinas yang ada masih kurang representatif.
"Keinginan pemerintah Kota Bogor untuk memiliki satu kompleks perkantoran modern direspon oleh Kementerian Keuangan. Kebetulan lokasinya di seputaran Tol Jagorawi," jelas Dedie.
Kedua, sambung Dedie, rencana itu mengantisipasi perkembangan di Bogor Timur dan Utara. Sehingga, Pemkot juga memerlukan bantuan dari Kementerian PUPR, Jasa Marga, hingga Badan Pengelola Jalan Tol untuk diberikan alternatif interchange Jagorawi yang baru.
Baca Juga: 5 Petugas di 5 Puskesmas Kota Bogor Dilaporkan Positif Covid-19
"Kita sudah berdiskusi dengan Jasa Marga, bekerjasama membangun perlintasan sebidang di Kampung Sawah atau Jmbatan Cinta. Kedepannya, kami berharap ujung kota bogor itu lebih maju, sampai ke jembatan cinta atau setelah jembatan pakuan. Dari situ, kita akan melanjutkan akses interchange baru sampai ke R3 selesai di Wangun dari arah Parung Banteng," urainya.
