Network
ISU BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim merespons positif usulan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang ingin mengembalikan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK ke pemerintah daerah (Pemda).
Dedie Rachim mengatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP.
Sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat.
"Ini merupakan kebijakan yang perlu dibahas hingga tingkat nasional," ungkap Dedie Rachim saat dikonfirmasi pada Jumat, 31 Maret 2023.
Baca Juga: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Stagnan, Sekda Syarifah: Perlu Ada yang Cerewet
Bahkan, Dedie Rachim mengusulkan berupa inovasi daerah dengan terobosan untuk dibuatkan skema pengelolaan melalui pelimpahan sebagian kewenangan SMA/SMK ke Pemda dalam rangka mengatasi persoalan monitoring dan pengawasan sekolah.
"Maraknya tawuran hingga mengakibatkan korban jiwa ini sangat merugikan pemerintah. Karena mereka adalah generasi bangsa yang harus diperlihara dan dijaga," tegas Dedie Rachim.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyetujui hal tersebut, lantaran bisa mempermudah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.
"Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh," ucap Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023.
Untuk pengelolaan pendidikan baik itu dibawah pemerintah provinsi atau kota maupun kabupaten, semua harus ada perbaikan dan dapat meningkatkan kualitas siswanya.
"Yang penting adalah kembali atau tidak kembali. Tapi kalau teruji ada kenaikan kualitas, ya pertahankan. Kalau ternyata ada masalah, perbaiki," kata Ridwan Kamil.
Dia pun menginginkan kualitas pendidikan di Jawa Barat menjadi nomor satu di Indonesia.
"Hidup ini adalah perjanjian, kesepakatan, yang terpenting mah kualitas pendidikan nomor satu, jangan disepelekan," ucap Ridwan Kamil.***
