"Semua komponen turun, dari mulai TNI, Polisi, Perangkat Daerah, Kepala OPD turun untuk menangani dan mendampingi masing-masing desa sehingga bisa ODF," tambahnya.
Syarifah menuturkan, strategi seperti ini sudah pernah dilakukan di Kota Bogor juga pada saat menangani Pandemi Covid-19.
Pada penanganan ODF 2023 ini, Pemkot Bogor sudah menetapkan setiap OPD, BUMD, semua lembaga diantaranya BAZNAS dan Kadin untuk mendampingi 66 Kelurahan agar bebas BABS.
Baca Juga: Niat Buang Air Besar di Sungai, Warga Bogor Malah Temukan Tetangganya Sudah Jadi Mayat
"Kami juga sudah melakukan pemetaan by name by address di setiap kelurahan. Setiap kelurahan dibedakan warnanya (hijau, kuning, merah, merah tua sampai coklat)," jelas Syarifah.
"Sesuai banyaknya rumah yang masih BABS. Kelurahan dengan warna coklat merupakan kelurahan dengan jumlah BABS terbanyak yakni 999 - 1978 rumah," terangnya.
Syarifah menambahkan, nantinya setiap OPD, BUMD dan lembaga yang mendampingi kelurahan, masing-masing akan diminta untuk membuat langkah-langkah lanjutan dengan rapat koordinasi dan melakukan pemetaan kembali.
Itu penting dilakukan untuk melihat dari yang termudah ditangani, yakni mengubah kultur sampai yang tersulit yakni banyaknya perumahan yang dibangun di pinggir sungai yang mana pembuangannya langsung ke sungai.
"Kami minta hal-hal yang mudah diselesaikan secara masif agar saat evaluasi setiap bulan ada penurunan. SK ini juga hanya berlaku lima bulan," ungkap Syarifah.